Gibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden, Serahkan Surat ke MPR

Gibran Rakabuming Raka Resmi Mundur dari Jabatan Wakil Presiden, Serahkan Surat ke MPR

JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026). Gibran tiba di lokasi pukul 11.16 WIB dan meninggalkan Kompleks Parlemen sekitar pukul 11.36 WIB.

Surat pengunduran diri tersebut diterima langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani beserta jajaran pimpinan MPR lainnya. Selain kepada MPR, Gibran juga menyatakan bahwa surat serupa telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Langkah politik mengejutkan ini diambil di tengah dinamika politik yang tinggi serta proses hukum yang berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan atau ijazah. Polemik ini melibatkan putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), serta menguatnya usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait pemakzulan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pakar hukum tata negara, Refly Harun, dalam keterangannya yang dikutip dari Suara.com dan Okezone, menilai bahwa putusan MK yang menyatakan tidak ditemukannya bukti dokumen pendidikan luar negeri setara SMA merupakan dasar yang kuat secara etika bagi Gibran untuk mundur secara sukarela. Menurut Refly, memilih mundur secara kesatria merupakan langkah yang jauh lebih terhormat daripada harus menghadapi proses pemakzulan (impeachment) formal melalui mekanisme berjenjang di DPR, MK, dan MPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pengunduran diri ini menandai babak baru dalam konstelasi politik nasional, mengingat posisi Wakil Presiden kini mengalami kekosongan di tengah masa pemerintahan yang sedang berjalan. Hingga berita ini diturunkan, pihak Istana Kepresidenan dan pimpinan MPR masih akan membahas langkah konstitusional selanjutnya untuk menyikapi surat pengunduran diri tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga

- Berita Hukum & Politik pada tahun 2026

Imigrasi Jakarta Timur Resmi Terbitkan Paspor Elektronik Polikarbonat, Ini Keunggulan dan Tarifnya

 

Imigrasi Jakarta Timur Resmi Terbitkan Paspor Elektronik Polikarbonat, Ini Keunggulan dan Tarifnya

JAKARTA — Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur resmi menerbitkan paspor elektronik berbasis polikarbonat (paspor polikarbonat) pada tanggal 5 November 2026 sebagai inovasi bahan baru pada halaman biodatanya. Inovasi modernisasi pelayanan ini bertujuan menghadirkan dokumen perjalanan yang lebih aman, tahan lama, serta mempermudah proses verifikasi identitas masyarakat.

Kasubsi Infokim Imigrasi Jakarta Timur, Rendi Septriadi, menyampaikan bahwa kehadiran layanan paspor polikarbonat ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan keimigrasian.

"Hadirnya layanan paspor elektronik berbahan polikarbonat merupakan langkah modernisasi pelayanan untuk menghadirkan dokumen perjalanan yang lebih aman, tahan lama, dan mempermudah verifikasi identitas," ujar Rendi.

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur sendiri berlokasi di Jl. H. Darip No.169 (sebelumnya dikenal sebagai Jl. Bekasi Timur Raya No.169), RT.8/RW.14, Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13410.

Keunggulan Paspor Polikarbonat

Dibandingkan dokumen konvensional, paspor elektronik polikarbonat dibekali sejumlah keunggulan utama, antara lain:

• Lebih Kuat dan Tahan Lama: Halaman biodata terbuat dari bahan plastik polikarbonat yang kaku, sehingga tidak mudah sobek, berkerut, atau rusak apabila tertekuk.

• Teknologi Laser: Data pemegang paspor dicetak menggunakan teknologi laser terkini, menjadikan tampilannya lebih modern serta memiliki tingkat pengamanan tinggi yang sulit dipalsukan.

• Dilengkapi Cip Elektronik: Terdapat cip tertanam yang menyimpan data biometrik pemegang paspor, membuat proses pemeriksaan di bandara maupun verifikasi identitas saat pengajuan visa menjadi jauh lebih cepat dan akurat.

Tarif Penerbitan (PNBP)

Bagi masyarakat yang berminat melakukan penggantian atau pembuatan dokumen perjalanan baru, berikut adalah rincian tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk paspor elektronik:

• Paspor Elektronik (masa berlaku 5 tahun): Rp650.000

• Paspor Elektronik (masa berlaku 10 tahun): Rp950.000

Pihak Kantor Imigrasi Jakarta Timur menghimbau kepada seluruh pemohon agar senantiasa memantau ketersediaan kuota serta memantau informasi resmi terkini melalui kanal komunikasi instansi sebelum datang langsung mengajukan permohonan.

Baca Juga

- Berita Hukum & Politik pada tahun 2026

Luhut Binsar Pandjaitan Pasang Badan untuk Ijazah dan Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka

Luhut Binsar Pandjaitan Pasang Badan untuk Ijazah dan  Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka

JAKARTA — Politikus senior Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan agar dorongan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memicu krisis konstitusi yang berkepanjangan. Pernyataan tersebut disampaikan Luhut di tengah memanasnya polemik keabsahan dokumen pendidikan yang turut menyeret lembaga peradilan tinggi negara.

Dalam siniar (podcast) Akbar Faizal yang mulai disorot publik secara luas sejak Selasa (10/11) hingga Rabu (11/11), Luhut secara terbuka pasang badan membela Gibran. Ia meyakini bahwa Wakil Presiden Gibran memiliki dokumen pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang sah dan telah melalui proses verifikasi administratif di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sebagai perbandingan, Luhut menyebut jalur pendidikan serupa pernah ditempuh oleh kerabatnya sebelum melanjutkan studi magister di Institut Teknologi Bandung (ITB).

Kendati demikian, gelombang tekanan politik di Senayan dan diskursus hukum berjalan dinamis menyusul rentetan putusan lembaga peradilan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) lewat Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 5 Oktober 2026 menyatakan permohonan sengketa syarat pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Namun, dalam pertimbangan hukum putusan tersebut, MK mencatat bahwa majelis tidak menemukan bukti dokumen atau ijazah setara SMA yang meyakinkan dari Gibran.

Situasi hukum kian kompleks setelah Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang diputus pada 30 Oktober 2026 dan dirilis pada November 2026. Dalam putusan kasasi tersebut, MA mengabulkan permohonan yang diajukan oleh H.M. Subhan. MA membatalkan Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran yang sebelumnya diterbitkan oleh instansi Kementerian Pendidikan.

Menanggapi dinamika tersebut, Luhut menekankan pentingnya menjaga stabilitas nasional dan menghindari sikap saling menjatuhkan yang berpotensi memperkeruh situasi politik nasional. Hingga kini, perdebatan antara legalitas administratif, putusan yudisial, dan dampaknya terhadap kelangsungan pemerintahan masih menjadi sorotan utama para pengamat serta elite politik di tanah air.

Baca Juga

- Berita Hukum & Politik pada tahun 2026

Sidang 11 November 2026 Roy Suryo: Kubu Eks Menpora Pertanyakan Keaslian Ijazah Jokowi dan Minta Uji Ulang

 

Sidang Lanjutan Roy Suryo: Kubu Eks Menpora Pertanyakan Keaslian Ijazah Jokowi dan Minta Uji Ulang

JAKARTA — Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan perkara pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan terdakwa Roy Suryo pada Rabu, 11 November 2026. Persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi tersebut diwarnai sejumlah dinamika, mulai dari penundaan sementara hingga pengajuan permohonan resmi uji ulang dokumen fisik ijazah oleh tim kuasa hukum terdakwa.

Berdasarkan pantauan di lokasi, Roy Suryo bersama tim penasihat hukumnya, termasuk Refly Harun, telah tiba di ruang sidang sejak pukul 08.45 WIB. Sidang yang semula dijadwalkan mulai pukul 09.00 WIB sempat mengalami penundaan sementara hingga pukul 10.30–11.00 WIB. Penundaan ini terjadi karena salah satu anggota panel majelis hakim harus mengikuti ujian substansi di Mahkamah Agung.

Permohonan Resmi Uji Ulang dan Tembusan Lembaga Negara

Puncak dinamika persidangan terjadi menjelang penutupan sidang. Tim kuasa hukum Roy Suryo yang dipimpin oleh Refly Harun menyerahkan surat permohonan resmi kepada majelis hakim agar dilakukan pemeriksaan serta pengujian ulang terhadap ijazah fisik Joko Widodo yang dihadirkan sebagai barang bukti.

Kubu Roy Suryo meminta agar dokumen tersebut diuji secara komprehensif dengan menggunakan tiga ijazah pembanding terverifikasi yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) pada November 1985.

Tidak hanya berhenti di meja hijau, langkah hukum ini turut dikawal secara transparan. Tim penasihat hukum mengirimkan tembusan surat permohonan uji ulang tersebut ke sejumlah lembaga negara dan pejabat tinggi, antara lain:

• Presiden Prabowo Subianto

• Ketua Mahkamah Agung

• Ketua Komisi Yudisial

• Jaksa Agung

• Ketua Ombudsman Republik Indonesia

• Ketua Komisi III DPR RI

Majelis hakim diketahui telah menerima surat permohonan tersebut secara resmi tanpa memberikan tanggapan langsung di tempat, sebelum akhirnya menutup sidang dan menjadwalkan kelanjutannya pada pekan depan.

Keraguan Kesaksian Ajudan dan Kecurigaan Dokumen Fisik

Sebelumnya, dalam agenda pemeriksaan saksi, kubu Roy Suryo melayangkan sejumlah catatan kritis terhadap jalannya persidangan. Salah satu sorotan utama diarahkan pada kesaksian ajudan Joko Widodo, AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah.

Tim kuasa hukum Roy Suryo menilai keterangan saksi tersebut tidak kompeten dan banyak mengandung inkonsistensi dibandingkan dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam sesi tanya jawab, kuasa hukum bahkan mencecar saksi seputar detail penampakan fisik Joko Widodo sejak mulai bertugas pada tahun 2016, seperti apakah ia pernah melihat sang mantan presiden mengenakan kacamata minus atau berkumis.

Selain kesaksian ajudan, kubu terdakwa juga menaruh kecurigaan besar terhadap dokumen fisik ijazah analog yang menjadi barang bukti. Mereka menduga dokumen tersebut merupakan dokumen baru yang sengaja dibuat untuk keperluan pembuktian di muka hukum.

Roy Suryo secara pribadi tetap bersikukuh bahwa pasfoto yang tertera pada ijazah tersebut bukanlah foto Joko Widodo. Ia mengklaim hasil analisis perangkat lunak pengenal wajah menunjukkan tingkat kemiripan visual sebesar 83 persen dengan foto seorang sepupu jauh Joko Widodo, yakni Dumatno Budi Utomo.

Persidangan perkara ini dipastikan masih akan terus bergulir pada pekan depan guna mendengarkan tanggapan maupun kelanjutan agenda pembuktian dari para pihak yang bersengketa.

Baca Juga

- Berita Hukum & Politik pada tahun 2026

Eks Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Resmi Dipecat Terkait Kasus Penyadapan Ilegal

 

Eks Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Resmi Dipecat Terkait Kasus Penyadapan Ilegal

JAKARTA — Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution, mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri, resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keputusan pemecatan tersebut diputus dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) yang digelar di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta, pada Selasa, 10 November 2026.

Sidang etik menyimpulkan bahwa Ahrie Sonta terbukti melakukan pelanggaran berat. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, serta penghapusan data elektronik yang menyasar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat tinggi negara.

Menanggapi putusan PTDH tersebut, Ahrie Sonta langsung menyatakan sikap dan mengajukan banding. Proses banding ini nantinya akan ditangani oleh komisi banding yang dibentuk khusus oleh Kapolri sesuai dengan prosedur yang berlaku di lingkungan internal kepolisian.

Dalam persidangan etik tersebut, majelis hakim KKEP menyatakan bahwa perbuatan teradu melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Ketentuan tersebut juncto sejumlah pasal dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Selain sanksi administratif berupa pemecatan dari korps Bhayangkara, proses hukum terhadap Ahrie Sonta juga merambah ranah pidana. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan pidana terkait kasus yang sama. Dalam proses hukum pidana ini, ia dijerat bersama sejumlah mantan pejabat tinggi Polri lainnya yang turut diduga terlibat dalam jaringan penyadapan dan peretasan data elektronik tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan tajam publik mengingat posisi strategis yang pernah diduduki oleh Ahrie Sonta di tubuh Polri serta tingkat krusial dari obyek perkara yang melibatkan kepala negara dan para pejabat tinggi pemerintahan. Hingga berita ini diturunkan, pihak Divisi Humas Polri masih memantau kelanjutan proses banding serta perkembangan penyidikan pidana lanjutan yang ditangani oleh penyidik gabungan.


Baca Juga

- Berita Hukum & Politik pada tahun 2026

8 Fraksi di DPR Resmi Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat, Usulkan Pemakzulan Wapres Gibran

 

8 Fraksi di DPR Resmi Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat, Usulkan Pemakzulan Wapres Gibran

JAKARTA — Dinamika politik nasional memanas setelah sebanyak 120 anggota DPR RI dari 8 fraksi secara resmi menyerahkan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dokumen usulan tersebut diserahkan langsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026), kepada Pimpinan DPR RI, yakni Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

Langkah politik ini didasari oleh dinamika hukum serta polemik dokumen pendidikan dan syarat legitimasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Pengusul merujuk pada sejumlah putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan syarat pendaftaran pada Pemilu 2024.

Jumlah dukungan yang terkumpul telah jauh melampaui ketentuan syarat minimal konstitusional, yakni 25 orang anggota DPR. Berdasarkan data dari parlemen, sebanyak 120 legislator penandatangan HMP ini berasal dari delapan fraksi berbeda dengan rincian sebagai berikut:

• Fraksi PKS: 28 orang

• Fraksi NasDem: 19 orang

• Fraksi PKB: 18 orang

• Fraksi Partai Demokrat: 18 orang

• Fraksi PDI Perjuangan (PDIP): 14 orang

• Fraksi Partai Golkar: 11 orang

• Fraksi Partai Gerindra: 11 orang

• Fraksi PAN: 1 orang

Menanggapi penyerahan dokumen tersebut, proses pengusulan HMP ini selanjutnya akan segera dibawa ke Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI. Agenda tersebut bertujuan untuk menjadwalkan pembacaan usulan secara resmi dalam Rapat Paripurna DPR terdekat, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Polemik Jalur Hukum PTUN

Di tengah bergulirnya proses politik di parlemen, polemik seputar langkah hukum Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut memancing perdebatan di kalangan pejabat tinggi negara. Gibran sebelumnya dikabarkan berencana membawa persoalan dokumen pendidikannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Namun, rencana tersebut mendapat tanggapan keras dari sejumlah pihak. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai bahwa langkah Gibran untuk membawa persoalan dokumen pendidikannya ke PTUN sudah tidak relevan lagi untuk ditempuh saat ini.

Senada dengan Yusril, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, secara tegas membantah pernyataan Gibran yang menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyarankannya untuk menempuh jalur hukum di PTUN terkait polemik ijazah tersebut.

Dengan bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR serta silang pendapat di tingkat eksekutif, situasi politik nasional diprediksi akan terus menghangat dalam beberapa hari ke depan seiring dengan tahapan penentuan jadwal di Rapat Paripurna DPR RI.


Baca Juga

- Berita Hukum & Politik pada tahun 2026

DPR Terima Usulan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Polemik Ijazah Gibran, Ditandatangani 50 Anggota

 

DPR Terima Usulan Hak Menyatakan Pendapat Terkait Polemik Ijazah Gibran, Ditandatangani 50 Anggota

JAKARTA — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menerima dokumen usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa, 10 November 2026. Usulan ini digulirkan oleh puluhan anggota parlemen lintas fraksi menyusul putusan hukum dari Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi bahwa pimpinan dewan telah menerima laporan dan dokumen usulan tersebut. Ia menyatakan bahwa lembaga legislatif akan menindaklanjuti pengajuan ini sesuai dengan mekanisme serta konstitusi yang berlaku setelah masa sidang resmi dibuka.

Berdasarkan keterangan anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, dokumen usulan HMP tersebut ditandatangani oleh sekitar 50 anggota DPR dari berbagai fraksi, termasuk 12 orang di antaranya berasal dari Fraksi PKS. Penyerahan dokumen itu dilakukan secara langsung kepada meja pimpinan dewan pada siang hari.

Usulan penggunaan HMP ini mengemuka pasca terbitnya Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan tersebut mengabulkan gugatan yang diajukan dan menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan setara Sekolah Menengah Atas (SMA) milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah serta batal demi hukum.

Dari sisi aturan perundang-undangan, mekanisme konstitusional pengajuan HMP telah diatur secara jelas dalam Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Beleid tersebut menyebutkan bahwa Hak Menyatakan Pendapat dapat diproses apabila diusulkan oleh minimal 25 orang anggota DPR.

Kendati demikian, jalan panjang masih harus ditempuh sebelum usulan ini disahkan secara paripurna. Jika nantinya usulan tersebut disepakati dalam tahapan di dewan dan berlanjut ke Rapat Paripurna DPR, pengesahannya memerlukan kuorum khusus, yakni kehadiran minimal dua per tiga (2/3) dari total keseluruhan jumlah anggota DPR RI.

Hingga kini, publik dan berbagai kalangan politisi masih menantikan langkah lanjutan dari pimpinan dewan serta dinamika politik antar-fraksi di Senayan dalam menyikapi proses konstitusional terkait polemik status ijazah wakil presiden tersebut.


Baca Juga

- Berita Hukum & Politik pada tahun 2026